Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan

Pengantar

P

rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan membangun kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, PNPM Mandiri Perdesaan ‘membawa’ seperangkat sistem nilai, sistem pengetahuan, konsep-konsep dan tata aturan yang terlingkup dalam sistem pembangunan partisipatif yang diusungnya. Sistem pembangunan partisipatif ini dimaksudkan dilembagakan dalam sistem perencanaan pembangunan desa.

Dalam upaya pelembagaan sistem pembangunan desa tersebut diperlukan upaya terus-menerus dan berkelanjutan agar sistem nilai, sistem norma dan tata cara yang dibawa program menjadi kebiasaan dan tertanam dalam sistem sosial masyarakat perdesaan serta menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membangun desanya.

Apa yang dimaksud dengan sosialisasi?

Dalam konteks PNPM Mandiri Perdesaan, sosialisasi merupakan suatu upaya ‘menanamkan’ konsepsi, sistem nilai, sistem pengetahuan, sistem norma dan tata cara program kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui, memahami dan bersikap serta berperilaku sesuai dengan tuntutan program. Di sisi pemberdayaan masyarakat, sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses ‘belajar’ seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan memahami sistem nilai, sistem pengetahuan dan sistem norma yang berlangsung secara dialogis antara pelaku sosialisasi dan warga masyarakat sehingga terjadi pembentukan sikap dan perubahan perilaku sesuai dengan tuntutan sistem nilai dan sistem norma tersebut.

Sosialisasi bukan hanya sekedar diseminasi atau pun sebagai media publikasi, lebih jauh dari itu sosialisasi merupakan bagian dari proses pemberdayaan, dengan menumbuhkan kesadaran kritis, perubahan sikap, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, maka sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus dan diintegrasikan sejalan dengan alur program yang merupakan suatu rangkaian tahapan program. Alur rangkaian tahapan tersebut menjadi media penanaman sistem nilai dan sistem norma yang diupayakan menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. Artinya melalui sosialisasi diharapkan terjadi internalisasi konsep, sistem nilai dan sistem norma PNPM Mandiri Perdesaan dikalangan masyarakat yang melembaga dalam aktivitas kehidupannya.

Apa tujuan dari sosialisasi?

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi yaitu tujuan umum dan khusus:

1. Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

• Masyarakat mengetahui dan memahami konsep, prinsip-prinsip, tujuan, dan metodologi PNPM Mandiri Perdesaan
• Masyarakat mengetahui perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. sekaligus sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik
• Adanya dukungan masyarakat luas terhadap pelaksanaan program

2. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah:

• Adanya komitmen dari fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat
• Adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam program (merencanakan, melaksanakan, memantau dan memelihara) hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
• Adanya partisipasi aktif masyarakat lokasi sasaran program dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan memelihara hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
• Merangsang minat kelompok-kelompok masyarakat peduli untuk turut berpartisipasi dalam membangun pengawasan berbasis masyarakat
• Menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tahapan program dalam rangka memberdayakan masyarakat  perdesaan
• Melembagakan konsep, nilai-nilai, sistem norma serta tata cara PNPM Mandiri Perdesaan dalam sistem pembangunan desa

Apa saja ketentuan dasar sosialisasi?

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai beberapa ketentuan dasar:

• Pesan-pesan program yang disosialisasikan didasarkan pada konsep, nilai-nilai, tujuan, maksud serta metodologi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan secara dialogis
• Media sosialisasi dibuat untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokasi program
• Menempatkan stakeholders desa (pemerintah desa, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan) sebagai bagian dari pelaku sosialisasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil kegiatan dalam upaya menjaga keberlanjutannya
• Menerima aspirasi, pandangan, pemahaman, dan opini masyarakat sebagai realitas dari proses pembangunan dan merumuskan alternatif konsep sosialisasi sebagai jawabannya
• Sosialisasi di tingkat lokal diupayakan lebih banyak dilakukan melalui media lokal sebagai proses dan basis pemberdayaan komunikasi dan informasi bagi masyarakat
• Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan bertahap dan terus menerus dilakukan sejalan dengan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan

Siapa saja sasaran sosialisasi?

Sasaran sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan dapat dibagi dalam dua kategori yaitu: 1) Khalayak sasaran primer dan 2) khalayak sasaran sekunder.

1. Khalayak sasaran primer adalah seluruh warga masyarakat desa lokasi program

2. Khalayak sasaran sekunder dapat dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:

• Kelompok strategis: para pemegang posisi kunci yang dianggap dapat mempengaruhi kebijakan atau mempunyai kemampuan mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan, seperti aparat pemerintah (legislatif dan eksekutif) dan penyandang dana
• Kelompok Peduli: orang-orang atau kelompok orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah kemiskinan. Misalnya pemerhati masalah pembangunan, cendekiawan, akademisi, pemuka agama, pemuka masyarakat, dan lainnya
• Masyarakat umum: seluruh warga masyarakat di tataran nasional maupun daerah

Informasi/ pesan apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi?

Pesan-pesan yang disampaikan dalam sosialisasi adalah:

• Latar belakang, tujuan, keluaran dan sasaran PNPM Mandiri Perdesaan
• Prinsip-prinsip dan ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan
• Tahapan dan proses pelaksanaan kegiatan
• Fungsi, peran pelaku dan pemanfaat serta masyarakat luas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan
• Media-media dari materi-materi pemberdayaan yang digunakan pada pelatihan maupun forum-forum komunikasi
• Hasil-hasil kegiatan  

Pendekatan apa yang digunakan dalam sosialisasi?

Dalam pelaksanaan sosialisasi pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik khalayak sasaran. Perbedaan karakteristik khalayak sasaran dapat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, pola komunikasi, cara-cara memperoleh informasi, tingkat pemahaman dan kepentingan terhadap program. Keberagaman khalayak sasaran juga mempengaruhi tingkat daya serap terhadap informasi, cara, serta media atau alat yang digunakan serta dimanfaatkan oleh khalayak sasaran untuk mencerna informasi. Setiap khalayak sasaran memerlukan pendekatan sosialisasi yang berbeda, walaupun terkadang juga bisa menggunakan beberapa pendekatan. Dengan demikian pelaku sosialisasi harus memahami pendekatan yang akan digunakannnya. Berikut beberapa pendekatan yang bisa menjadi acuan pelaksanaan sosialisasi.

1.      Komunikasi interpersonal

Melakukan kontak langsung secara personal dengan khalayak sasaran merupakan model komunikasi interpersonal. Melalui komunikasi jenis ini dianggap paling efektif karena bersifat dua arah (dialogis) berupa percakapan dan memungkinkan sasaran untuk bertanya lebih mendalam sehingga mereka bisa lebih memahami dan dapat mencegah terjadinya salah pengertian dalam memaknai informasi.  Komunikasi ini dinilai lebih efektif jika yang menjadi sasarannya adalah warga masyarakat atau pihak-pihak yang dianggap berpengaruh dalam pembentukan pandangan dan sikap masyarakat, seperti misalnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kelembagaan lokal dan atau aparat desa. Orang-orang ini disebut juga sebagai pemuka pendapat.

Melalui komunikasi ini dapat diketahui karena arus balik informasi bersifat langsung, sehingga komunikator mengetahui tanggapan komunikan ketika itu juga. Pada saat komunikasi dilancarkan, komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif atau negatif, berhasil atau tidaknya.

2. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok merupakan kegiatan penyampaian informasi melalui suatu forum pertemuan kelompok sehingga terjadi komunikasi dua arah antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi kelompok dapat dilaksanakan untuk menyampaikan konsep, menggali masukan, mediasi penggalangan kerjasama, dan membahas berbagai persoalan kemiskinan sebagai upaya penyamaan persepsi. Komunikasi kelompok berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai program, menyatukan persepsi, atau membangun kesepakatan bersama. Ada dua bentuk komunikasi kelompok yaitu komunikasi melalui a). kelompok komunitas lokal, dan  2) kelompok bentuk lain.

a)          Kelompok komunitas lokal

Kelompok komunitas lokal dapat diartikan kumpulan masyarakat pada tingkat dusun, kampung, desa. Seperti kelompok-kelompok sosial dan keagamaan, yang dicirikan anggota kelompok saling kenal dan terjadi interaksi yang intensif diantara anggotanya.  

b)          Kelompok dalam bentuk lain

Yang dimaksud dengan kelompok bentuk lain dalam konteks ini adalah kumpulan masyarakat dan pihak tertentu yang sengaja dibentuk secara terencana dengan tujuan tertentu pula. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan melalui komunikasi kelompok adalah sebagai berikut:

• Seminar, lokakarya, atau simposium untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan dalam rangka perumusan kebijakan atau untuk menyelesaikan suatu persoalan
• Mediasi antar pihak atau dengan kalangan swasta dalam rangka menggalang kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan
• Forum komunikasi dan konsultasi serta rapat-rapat teknis sesuai dengan forum yang tersedia diberbagai level baik di pusat, regional, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa
• Rapat koordinasi tingkat provinsi atau kabupaten dalam rangka membahas berbagai persoalan program dan membangun kesepakatan
• Pertemuan tingkat kecamatan atau lapangan/ desa dalam rangka membahas suatu persoalan atau rencana dan atau membangun kesepakatan lokal
• Diskusi dengan kelompok homogen untuk menyamakan persepsi dan cara pandang  tentang berbagai informasi dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan

3. Komunikasi Media Massa

Komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa atau komunikasi kepada banyak orang (massa) dengan menggunakan sarana media. Media massa sendiri ringkasan dari media atau sarana komunikasi massa. Massa artinya ‘orang banyak’ atau ‘sekumpulan orang’ , kelompok, kerumunan, publik. Selain itu mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. Beberapa media komunikasi massa adalah sebagai berikut:

Media Elektronik

·         Televisi

Televisi memiliki jangkauan wilayah yang luas dan merupakan media yang komplit karena sekaligus dapat menampilkan visualisasi gambar dan suara sehingga menjadikan televisi sebagai salah satu media sosialisasi yang efektif dalam penyampaian informasi.  Berbagai program atau bentuk acara dapat disesuaikan antara lain berupa diskusi interaktif atau ‘talkshow’ ataupun liputan kegiatan-kegiatan tertentu seputar program. Konskuensi dari penggunaan media ini salah satunya adalah biaya yang besar. Dengan demikian perlu pertimbangan yang matang jika menggunakan media ini.

·         Radio

Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui radio-radio lokal dengan menyusun program atau paket-paket acara seperti diskusi interaktif maupun informasi seputar program. Melalui program radio ini diharapkan terjadinya interaksi antara pelaku program dengan masyarakat pendengar radio tersebut. Salah satu bentuk media radio yang dikelola oleh warga masyarakat adalah radio komunitas.

·         Film/VCD/DVD

Penggunaan media Film/VCD/DVD dalam sosialisasi diharapkan dapat menjadi alat untuk mendiseminasikan konsep dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perdesaan, selain itu juga berfungsi sebagai media penggerak diskusi dalam pelatihan maupun pada forum-forum pertemuan masyarakat.

Media Cetak

Surat Kabar

Media Surat Kabar digunakan sebagai alat untuk penyebaran informasi program, membangun opini publik dan kepedulian publik, sebagai pertanggungjawaban publik, dan juga sebagai sumber belajar dan pertukaran pendapat bagi khalayak umum.

4. Media Berbasis Masyarakat

 ·         Media rakyat

Media tradisional atau media rakyat dapat didefinisikan juga sebagai bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan dan visual yang dikenal dan akrab dengan rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertunjukkan oleh dan/atau untuk mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, mengajar, dan mendidik (Coseteng dan Nemenzo, dalam Jahi, 1988).

Nyayian rakyat, tarian rakyat, musik instrumental rakyat, drama rakyat, pidato rakyat - semua kesenian rakyat apakah berupa produk sastra, visual ataupun pertunjukkan - yang diteruskan dari generasi ke generasi dikenal juga dengan media tradisional atau media rakyat.

Media rakyat dalam bentuk seni rakyat (folk culture) diyakini dapat lebih mudah digunakan sebagai media sosialisasi dan menyebarluaskan informasi pembangunan karena media tersebut telah ada dan dekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan media rakyat, masyarakat akan ikut serta merasa memiliki atau terlibat dalam pembuatannya, sehingga memungkinkan tersampaikannya pesan-pesan pembangunan secara lebih efektif.

·         Media komunitas

Media berbasis masyarakat terkait dengan prinsip menggunakan media lokal dan perlunya keterlibatan masyarakat membuat dan mengembangkan media. Dengan demikian dapat diartikan media berbasis masyarakat sebagai suatu kegiatan mengajak masyarakat belajar membuat, menggunakan dan akrab dengan media baik media lokal (tradisional) maupun modern. Media berbasis masyarakat ini juga disebut sebagai media komunitas. Beberapa media yang mengambil bentuk sebagai media komunitas diantaranya adalah radio komunitas, media cetak seperti buletin komunitas, koran kampung, brosur, poster, buklet dan lainnya.

Jika dilihat dari sisi tujuan sosilaisasi yang tidak sekedar bagaimana terwujudnya perubahan sikap, pendapat atau perilaku individu atau kelompok, melainkan perubahan masyarakat atau perubahan sosial (AS Achmad : 1997). Dengan demikian diperlukan berbagai sarana yang bisa memerankan posisi yang sangat penting tersebut, termasuk penggunaan media rakyat yang sudah ada dan pengembangan media komunitas.

5. Materi Cetakan

Materi cetakan dengan berbagai bentuknya lebih bersifat sebagai alat bantu untuk mendukung media komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi. Materi cetakan dapat berisikan informasi/ penjelasan tentang program baik konsep, prinsip, tata cara, maupun hasil kegiatannya. Bentuk materi cetakan tersebut dapat berupa leaflet, booklet, poster, lembar balik, komik dan selebaran.

Tujuan penggunaan materi cetakan adalah sebagai alat bantu sosialisasi adalah untuk mempermudah penyampaian pesan yang disertai dengan diskusi bersama masyarakat, seperti misalnya dalam penggunaan flipchat (lembar balik). Hal yang sama juga berlaku terhadap poster, leaflet maupun selebaran. Penjelasan secara langsung kepada masyarakat terkait pesan yang ingin disampaikan melalui materi cetakan tersebut perlu dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengerti dan memahami pesan yang disampaikan.

Siapa saja pelaku sosialisasi?

Pelaku sosialisasi adalah segenap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Aparat Pemerintah dari berbagai tingkatan, warga masyarakat atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah kemiskinan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tingkatan nasional hingga desa lokasi program. Pada tingkatan desa sasaran, sosialisasi dilakukan oleh fasilitator bersama KPMD dan pelaku serta tokok masyarakat. Di tingkatan kabupaten, Tim Fasilitator Kabupaten melakukan sosialisasi pada khalayak sasaran dalam cakupan kabupaten. Sedangkan pada tingkatan provinsi, Koordinator Provinsi/Team Leader bersama timnya melaksanakan sosialisasi pada tingkatan provinsi. Demikian pula hal yang sama berlaku pada tingkat Pusat/ Nasional di Jakarta, dilakukan oleh Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan dan Konsultan Manajemen Nasional.

Kapan dan dimana sosialisasi dilakukan?

Sosialisasi mulai dilakukan sejak awal pencanangan program di tataran pusat maupun di daerah. Sosialisasi berperan penting dalam menginternalisasi konsep dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh pelaku program, baik fasilitator maupun masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal dapat dilakukan dengan cara mengundang resmi warga masyarakat untuk berkumpul di suatu tempat biasanya balai pertemuan atau tempat yang bisa memuat banyak orang. Secara informal dapat dilakukan dimana saja seperti misalnya di tempat-tempat warga berkumpul dalam jumlah kecil (pangkalan ojek, warung-warung, di rumah warga, pinggir jalan dan lainnya). Atau bisa juga memanfaatkan pertemuan warga yang telah ada misalnya pertemuan adat, arisan dusun/kampung, PKK, wirid yassinan dan pertemuan keagamaan lainnya.

Dalam implementasi program, sosialisasi melekat dalam rangkaian proses tahapan kegiatan program. Dalam prakteknya, konsepsi, sistem nilai, sistem norma dan sistem sosial yang dibawa program diperkenalkan kepada warga masyarakat dengan mengkomunikasikannya melalui berbagai media, diantara media yang digunakan adalah pertemuan formal-informal dan praktek-praktek sosial dengan dukungan media lainnya (seperti panduan, petunjuk teknis, paket informasi, poster, leaflet, flipchart, bahan bacaan) yang disebarluaskan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami berbagai informasi seperti konsepsi, nilai-nilai, prosedur dan aturan program.

Selanjutnya di tataran masyarakat, melalui suatu proses tahapan yang dikondisikan, masyarakat diharapkan memperoleh pembelajaran melalui praktek-praktek sosial, forum-forum musyawarah, yang memberi ruang pada masyarakat untuk saling berinteraksi memainkan peran di dalamnya dalam rangka pemenuhan tuntutan sesuai konsepsi, nilai-nilai dan sistem norma program. Proses interaksi ini yang pada akhirnya membentuk suatu sistem sosial ‘baru’ yang menempatkan kesamaan hak dan kewajiban setiap warga masyarakat dalam pembangunan desa. (hs)